Tugas makalah :
REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA
( Reformasi Birokrasi Melalui Ideologi Pancasila )
OLEH :
ARIFIN
21008010
V/A
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
KENDARI
2013
KATA
PENGANTAR
Puji
syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan
karunia-Nya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah
kewarganegaraan ini yang berjudul Reformasi Birokrasi
Melalui Ideologi Pancasila.Makalah ini disusun untuk
memenuhi tugas mata kuliah Birokrasi Di Indonesia
Penulis
menyadari masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan makalah
ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk
perbaikan makalah selanjutnya. Akhirnya, semoga makalah ini dapat bermanfaat
bagi seluruh pembaca.
Kendari,05,02,2013
arifin
Kata
Pengantar........................................................................................................
Daftar Isi....................................................................................................................
Bab
I Pendahuluan..................................................................................................
1.1 Latar
belakang......................................................................................................
1.2 Perumusan
Masalah.............................................................................................
1.3 Tujuan dan
Manfaat.............................................................................................
Bab
II Pembahasan.................................................................................................
2.1 Reformasi
Birokrasi.............................................................................................
2.2 Reformasi di Indonesia........................................................................................
2.3 Reformasi Birokrasi
Hubungannya dengan Pancasila.........................................
2.4 Upaya Reformasi Birokrasi.................................................................................
Bab III Penutup.......................................................................................................
3.1 Kesimpulan..........................................................................................................
3.2 Saran....................................................................................................................
Daftar Pustaka...........................................................................................................
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar
Belakang
Birokrasi dalam suatu negara sangatlah penting karena merupakan penggerak
pemerintahan serta menjadi alat untuk menjaga konsistensi,keteraturan,
keseragaman, dan persatuan. Namun di Indonesia kondisi birokrasisangat
memprihatinkan. Karena jalannya birokrasi di negara ini masih sangat
berbelit-belit, disamping itu, para pelaksananya pun lebih
mementingkankepentingan dirinya sendiri dan kelompok. Sehingga banyak terjadi
praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalamnya sehingga fungsi utama
untuk pelayanan terhadap masyarakatpun tidak berjalan maksimal.Keadaan
inilah yang mendorong penulis untuk membuat makalah ini. Karena dirasakan
birokrasi di Indonesia sangat membutuhkan reformasi. Sehingga diharapkan dengan
pembahasan inilah, membuat kita lebih kritis dan mengerti tentang birokrasi di
Indonesia
1.2.
Perumusan Masalah
Adapun rumusan dan pembatasan masalah dari laporan ini dapat dijelaskansebagai
berikut.
1. Apakah
yang dimaksud reformasi birokrasi?
2. Bagaimana
kondisi birokrasi di Indonesia?
3. Bagaimana
hubungan antara reformasi birokrasi dengan pancasila?
4. Bagaimana
langkah yang tepat dalam mengatasi masalah birokrasi ini?
1.3 Tujuan
dan Manfaat
Maksud dan tujuan dari penyusunan makalah ini disajikan sebagai berikut.
1. Untuk
mengetahui arti reformasi birokrasi.
2. Untuk
mengetahui kondisi birokrasi di Indonesia.
3. Untuk
mengetahui bagaimana hubungan antara reformasi birokrasi dengan Pancasila
4. Untuk
mengetahui langkah yang tepat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
Penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berdampak
bagi semua orang, terutama bagi para pembaca. Adapun manfaat dari penyusunan
laporan dan pembahasan ini adalah sebagai berikut.
1. Dapat
berpikir kritis dalam menghadapi permasalahan birokrasi diIndonesia
2. Dapat
mengerti arti penting Pancasila
3. Dapat
mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsadan bernegara.
4. Dapat
membantu dalam pengawasan birokrasi di Indonesia
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Reformasi
Birokrasi
Secara
etimologis, Birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bahasa inggris bureau dancracy), diartikan sebagai
suatu organisasi yang memiliki rantai
komando dengan
bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari pada
tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer. Birokrasi adalah syarat dalam kehidupan bersama. Birokrasi
menjadi alat untuk menjaga konsistensi, keteraturan, keseragaman, kekompakan.
Birokrasi melayani setiap orang sesuai dengan aturan main. Birokrasi bisa
mengakomodasi hak dan kebebasan begitu banyak orang dan kepentingan, tanpa
menjadi anarkis. Birokrasi bukan hanya dibutuhkan di negara otoriter, tetapi
juga di negara demokratis. Reformasi sendiri berarti perubahan secara
menyeluruh. Jadi reformasi birokrasi merupakan suatu proses perubahan secara
menyeluruh dari suatu organisasi atau pemerintahan sehingga kinerja menjadi
efektif, efisien dan optimal sehingga tercipta tujuan dari organisasi tersebut.
Di
pemerintahan, reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk
melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek berikut :
Kelembagaan
(organisasi)
Ketatalaksanaan
(business process)
sumber
daya manusia aparatur
Reformasi
Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance). Dengan kata lain, Reformasi Birokrasi adalah langkah
strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil
guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain
itu, dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi
serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk
direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena
itu, harus segera diambil langkah langkah yang bersifat mendasar, komprehensif
dan sistemik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai
dengan efektif dan efisien.Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum
Reformasi Birokrasi, Visi Reformasi Birokrasi secara nasional adalah
“TERCIPTANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK TAHUN 2025”. Visi tersebut
tentunya merupakan acuan yang dipedomani seluruh kementerian/lembaga/
pemerintah daerah sebagai bagian pemerintahan secara utuh.
2.2. Birokrasi di
Indonesia
Dari hasil
penelitian sebuah lembaga tertentu, dinyatakan bahwa birokrasi di Indonesia
sangatlah buruk bahkan menempati posisi kedua terburuk setelah India. Hal ini
menjadi sebuah pukulan bagi bangsa Indonesia.
Dalam
sejarah perkembangannya, birokrasi di Indonesia mengadopsi nilai-nilai luhur
budayanya sendiri berupa azas gotong royong dan kekeluargaan sebagai alat untuk
mencapai tujuan dan berubah menjadi pamong praja (pegawai negara). Tapi apa
yang ada ternyata telah mengalami distorsi sehingga mengalami perubahan dengan
berbagai variasi karakter yang ada sekarang ini. Kelemahan dari birokrasi
adalah perilaku paternalistik yang berlebihan. Pelayanan yang semakin
menyimpang tidak lagi berbasis kepada peningkatan kesejahteraan umum dan publik
sebagaimana fungsi semula tetapi lebih berat kepada pemenuhan kebutuhan atau
kesejahteraan segelintir orang yang disebut hubungan patron-klien. Kelemahan
birokrasi juga bersumber dari luar dan salah satunya adalah faktor politik
dimana pada pemerintahan masa lalu dan sekarang ditempatkan sebagai arena
pertarungan antar berbagai kekuatan politik. Realita yang terjadi pada
birokrasi Indonesia. Pengaruhnya jelas, birokrasi terkotak-kotak kedalam
berbagai perpecahan berdasarkan kekuatan kutub-kutub politik yang ada ketika
itu yang mengakibatkan pelayanannya kepada publik melahirkan standar ganda
antara loyal pada pemerintah atau tunduk pada partai politik yang menunjuknya,
dan pada era reformasi yang menjadi noda hitam pemberdayaan birokrasi adalah
politisi yang mempolitisasi birokrasi.
Permasalahan
birokrasi Indonesia saat ini tidak lepas dari rendahnya kualitas SDM aparat
birokrasi, semangat kerja dan kesadaran atas tugas dan tanggung jawab yang
rendah, kurangnya pemahaman atas fokus tujuan dari tugasnya, lemahnya fungsi
koordinasi, masih tingginya budaya korupsi, dan pemahaman yang rendah atas
tugasnya sebagai pelayan publik.
2.3 Reformasi
Birokrasi Hubungannya dengan Pancasila
Buruknya
sistem demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari kurangnya implementasi
Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Selain itu kurangnya
penghayatan Pancasila di masyarakat. Pancasila dianggap sebagai simbol bukan
sebagai peddoman. Sebenarnya Pancasila tersebut merupakan sebuah dasar negara
sekaligus sebagai ideologi negara. Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman
hidup. Karena Pancasila diambil dari akar-akar budaya bangsa Indonesia tentulah
sangatcocok dengan iklim kehidupan bangsa kita sendiri.
Reformasi
kaitanya dengan kaidah berpikir kritis dan logis dimana dengan kita semakin
kritis menghadapi permasalahan terutama masalah birokrasi, sehingga dapat
tercapainya penyelesaian yang tepat.Selain itu reformasi birokrasi kaitannya
dengan etika profesi adalah, ketika pelaksanaan birokrasi ini, hendaknya para
pegawai yang bersangkutan tetap melaksanakan etika profesinya yakni senantiasa
melayani masyarakat, bukan seperti yang terjadi sekarang yakni pegawai dan
pejabat lebih mementingkan diri sendiri dan golongan sehingga pelayanaan
terhadap masyarakat pun terbengkalai dan tidak maksimal.
Dalam
kaitanya dengan sistem birokrasi kiata. Pancasila yuang mengan dung sistem
nilai tenulah memberikan pedoman yang baik selain itu pancasila sebagai
paradigma pembangunan nasional. Oleh karena itu, pancasila seharusnya hadir di
semua sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sehingga
dapat disumpulkan bahwa implementasi Pancasila juga sangat berpengaruh kepada
keberhasilan reformasi birokrasi. Dengan implementasi dan penghayatan yang
benar tentang Pancasila tersebut maka, terciptalah birokrasi yang baik,
efektif, efisien, dan melayani masyarakat.
2.4 Upaya
Reformasi Birokrasi
Selain
daripada penerapan pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
tersebut,dalam reformasi birokrasi ini diperlukan langkah konkret sehingga
reformasi ini dapat berjalan dengan baik dan sukses. Diantara langkah-langkah
tersebut adalah
1. Meluruskan
orientasi
Reformasi
birokrasi harus berorientasi pada demokratisasi dan bukan pada kekuasaan.
Perubahan birokrasi harus mengarah pada amanah rakyat karena reformasi
birokrasi harus bermuara pada pelayanan masyarakat.
2. Memperkuat
komitmen
Tekad
birokrat untuk berubah harus ditumbuhkan. Ini prasyarat penting, karena tanpa
disertai tekad yang kuat dari birokrat untuk berubah maka reformasi birokrasi akan
menghadapi banyak kendala. Untuk memperkuat tekad perubahan di kalangan
birokrat perlu ada stimulus, seperti peningkatan kesejahteraan, tetapi pada
saat yang sama tidak memberikan ampun bagi mereka yang membuat kesalahan atau
bekerja tidak benar.
3. Membangun
kultur baru
Kultur
birokrasi kita begitu buruk, konotasi negatif seperti mekanisme dan prosedur
kerja berbelit -belit dan penyalahgunaan status perlu diubah. Sebagai gantinya,
dilakukan pembenahan kultur dan etika birokrasi dengan konsep transparansi,
melayani secara terbuka, serta jelas kode etiknya.
4. Rasionalisasi
Struktur
kelembagaan birokrasi cenderung gemuk dan tidak efisien. Rasionalisasi
kelembagaan dan personalia menjadi penting dilakukan agar birokrasi menjadi
ramping dan lincah dalam menyelesaikan permasalahan serta dalam menyesuaikan
dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk kemajuan
teknologi informasi.
5. Memperkuat
payung hukum
Upaya
reformasi birokrasi perlu dilandasi dengan aturan hukum yang jelas. Aturan
hukum yang jelas bisa menjadi koridor dalam menjalankan perubahan- perubahan .
6. Peningkatan
kualitas Sumber Daya Manusia
Semua
upaya reformasi birokrasi tidak akan memberikan hasil yang optimal tanpa
disertai sumber daya manusia yang handal dan profesional. Oleh karena itu untuk
mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai diperlukan penataan dan
sistem rekrutmen kepegawaian, sistem penggajian, pelaksanaan pelatihan, dan
peningkatan kesejahteraan.
7. Komitmen
dan keteladanan elit politik
Reformasi
birokrasi merupakan pekerjaan besar karena menyangkut sistem besar negara yang
mengalami tradisi buruk untuk kurun yang cukup lama. Untuk memutus tradisi lama
dan menciptakan tatanan dan tradisi baru, perlu kepemimpinan yang kuat dan yang
patut diteladani. Kepemimpinan yang kuat berarti hadirnya pemimpin-pemimpin
yang berani dan tegas dalam membuat keputusan. Sedangkan keteladanan adalah
keberanian memberikan contoh kepada bawahan dan masyarakat.
8. Pengawasan
masyarakat
Reformasi
birokrasi akan berdampak langsung pada masyarakat, karena peran birokrasi yang
utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga diharapkan
masyarakat bisa mengawasi kinerja dari birokrasi ini sehingga dapat tercipta
birokrasi yang baik untuk pelayanan masyarakat.
BAB III
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Adapun
kesimpulan yang dapat kita ambil adalah:
a) Birokrasi
di Indonesia sangatlah buruk dan membutuhkan reformasi yang capat dan tepat
sehingga tidak merugikan masyarakat luas.
b) Kurangnya
penghayatan terhadap Pancasila dan kurangnya implementasi dalam kehidupan
sehari-hari membuat buruk birokrasi di Indonesia. Sehingga Pancasila inilah
sangat berpengaruh dalam reformasi tersebut
c) Perlunya
implementasi Pancasila dalam mereformasi birokrasi selain itu diperlukan
langkah-langkah konkret demi mendukung terlaksanakanya reformasi tersebut
B. Saran
1. Diperlukan
suatu kajian mengenai birokrasi di Indonesia lebih mendalam sebagai bahan
perbandingan.
2. Diperlukan
suatu kajian menenai arti penting Pancasila sehingga dapat digunakan bahan
penyelesaian masalah birokrasi.
DAFTAR PUSTAKA
Kaelan. Pendidikan
Pancasila. Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2004.
Mustopadidjaja AR. “Reformasi Birokrasi, Perwujudan Good
Governance,dan Pembangunan Masyarakat Madani.” http://aparaturnegara.bappenas.go.id/
Www. Google.Com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar