Google+ Followers

Kamis, 31 Januari 2013

makala Reformasi birokrasi di indonesia
























 Tugas makalah :

REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA
Reformasi Birokrasi Melalui Ideologi Pancasila )

OLEH :
ARIFIN
21008010
V/A
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
KENDARI
2013
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah kewarganegaraan ini yang berjudul Reformasi Birokrasi Melalui Ideologi Pancasila.Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Birokrasi Di Indonesia
Penulis menyadari masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan makalah ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan makalah selanjutnya. Akhirnya, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Kendari,05,02,2013

arifin







Kata Pengantar........................................................................................................
Daftar Isi....................................................................................................................
Bab I Pendahuluan..................................................................................................
1.1  Latar belakang......................................................................................................
1.2  Perumusan Masalah.............................................................................................
1.3  Tujuan dan Manfaat.............................................................................................
Bab II  Pembahasan.................................................................................................
2.1 Reformasi Birokrasi.............................................................................................
2.2 Reformasi di Indonesia........................................................................................
2.3 Reformasi Birokrasi Hubungannya dengan Pancasila.........................................
2.4 Upaya Reformasi Birokrasi.................................................................................
Bab III Penutup.......................................................................................................
3.1 Kesimpulan..........................................................................................................
3.2 Saran....................................................................................................................
Daftar Pustaka...........................................................................................................



BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
              Birokrasi dalam suatu negara sangatlah penting karena merupakan penggerak pemerintahan serta menjadi alat untuk menjaga konsistensi,keteraturan, keseragaman, dan persatuan. Namun di Indonesia kondisi birokrasisangat memprihatinkan. Karena jalannya birokrasi di negara ini masih sangat berbelit-belit, disamping itu, para pelaksananya pun lebih mementingkankepentingan dirinya sendiri dan kelompok. Sehingga banyak terjadi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalamnya sehingga fungsi utama untuk  pelayanan terhadap masyarakatpun tidak berjalan maksimal.Keadaan inilah yang mendorong penulis untuk membuat makalah ini. Karena dirasakan birokrasi di Indonesia sangat membutuhkan reformasi. Sehingga diharapkan dengan pembahasan inilah, membuat kita lebih kritis dan mengerti tentang birokrasi di Indonesia
1.2. Perumusan Masalah
              Adapun rumusan dan pembatasan masalah dari laporan ini dapat dijelaskansebagai berikut.
1.      Apakah yang dimaksud reformasi birokrasi?
2.      Bagaimana kondisi birokrasi di Indonesia?
3.      Bagaimana hubungan antara reformasi birokrasi dengan pancasila?
4.      Bagaimana langkah yang tepat dalam mengatasi masalah birokrasi ini?
1.3 Tujuan dan Manfaat
              Maksud dan tujuan dari penyusunan makalah ini disajikan sebagai berikut.
1.      Untuk mengetahui arti reformasi birokrasi.
2.      Untuk mengetahui kondisi birokrasi di Indonesia.
3.      Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara reformasi birokrasi dengan Pancasila
4.      Untuk mengetahui langkah yang tepat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
              Penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berdampak  bagi semua orang, terutama bagi para pembaca. Adapun manfaat dari penyusunan laporan dan pembahasan ini adalah sebagai berikut.
1.      Dapat berpikir kritis dalam menghadapi permasalahan birokrasi diIndonesia
2.      Dapat mengerti arti penting Pancasila
3.      Dapat mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsadan bernegara.
4.      Dapat membantu dalam pengawasan birokrasi di Indonesia








BAB II
PEMBAHASAN

2.1    Reformasi Birokrasi
Secara etimologis, Birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bahasa inggris bureau dancracy), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer. Birokrasi adalah syarat dalam kehidupan bersama. Birokrasi menjadi alat untuk menjaga konsistensi, keteraturan, keseragaman, kekompakan. Birokrasi melayani setiap orang sesuai dengan aturan main. Birokrasi bisa mengakomodasi hak dan kebebasan begitu banyak orang dan kepentingan, tanpa menjadi anarkis. Birokrasi bukan hanya dibutuhkan di negara otoriter, tetapi juga di negara demokratis. Reformasi sendiri berarti perubahan secara menyeluruh. Jadi reformasi birokrasi merupakan suatu proses perubahan secara menyeluruh dari suatu organisasi atau pemerintahan sehingga kinerja menjadi efektif, efisien dan optimal sehingga tercipta tujuan dari organisasi tersebut.
Di pemerintahan, reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek berikut :
Kelembagaan (organisasi)
Ketatalaksanaan (business process)
sumber daya manusia aparatur
Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, Reformasi Birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu, dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, harus segera diambil langkah langkah yang bersifat mendasar, komprehensif dan sistemik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, Visi Reformasi Birokrasi secara nasional adalah “TERCIPTANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK TAHUN 2025”. Visi tersebut tentunya merupakan acuan yang dipedomani seluruh kementerian/lembaga/ pemerintah daerah sebagai bagian pemerintahan secara utuh.
2.2.   Birokrasi di Indonesia
Dari hasil penelitian sebuah lembaga tertentu, dinyatakan bahwa birokrasi di Indonesia sangatlah buruk bahkan menempati posisi kedua terburuk setelah India. Hal ini menjadi sebuah pukulan bagi bangsa Indonesia.
Dalam sejarah perkembangannya, birokrasi di Indonesia mengadopsi nilai-nilai luhur budayanya sendiri berupa azas gotong royong dan kekeluargaan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan berubah menjadi pamong praja (pegawai negara). Tapi apa yang ada ternyata telah mengalami distorsi sehingga mengalami perubahan dengan berbagai variasi karakter yang ada sekarang ini. Kelemahan dari birokrasi adalah perilaku paternalistik yang berlebihan. Pelayanan yang semakin menyimpang tidak lagi berbasis kepada peningkatan kesejahteraan umum dan publik sebagaimana fungsi semula tetapi lebih berat kepada pemenuhan kebutuhan atau kesejahteraan segelintir orang yang disebut hubungan patron-klien. Kelemahan birokrasi juga bersumber dari luar dan salah satunya adalah faktor politik dimana pada pemerintahan masa lalu dan sekarang ditempatkan sebagai arena pertarungan antar berbagai kekuatan politik. Realita yang terjadi pada birokrasi Indonesia. Pengaruhnya jelas, birokrasi terkotak-kotak kedalam berbagai perpecahan berdasarkan kekuatan kutub-kutub politik yang ada ketika itu yang mengakibatkan pelayanannya kepada publik melahirkan standar ganda antara loyal pada pemerintah atau tunduk pada partai politik yang menunjuknya, dan pada era reformasi yang menjadi noda hitam pemberdayaan birokrasi adalah politisi yang mempolitisasi birokrasi.
Permasalahan birokrasi Indonesia saat ini tidak lepas dari rendahnya kualitas SDM aparat birokrasi, semangat kerja dan kesadaran atas tugas dan tanggung jawab yang rendah, kurangnya pemahaman atas fokus tujuan dari tugasnya, lemahnya fungsi koordinasi, masih tingginya budaya korupsi, dan pemahaman yang rendah atas tugasnya sebagai pelayan publik.
2.3    Reformasi Birokrasi Hubungannya dengan Pancasila
Buruknya sistem demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari kurangnya implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Selain itu kurangnya penghayatan Pancasila di masyarakat. Pancasila dianggap sebagai simbol bukan sebagai peddoman. Sebenarnya Pancasila tersebut merupakan sebuah dasar negara sekaligus sebagai ideologi negara. Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman hidup. Karena Pancasila diambil dari akar-akar budaya bangsa Indonesia tentulah sangatcocok dengan iklim kehidupan bangsa kita sendiri.
Reformasi kaitanya dengan kaidah berpikir kritis dan logis dimana dengan kita semakin kritis menghadapi permasalahan terutama masalah birokrasi, sehingga dapat tercapainya penyelesaian yang tepat.Selain itu reformasi birokrasi kaitannya dengan etika profesi adalah, ketika pelaksanaan birokrasi ini, hendaknya para pegawai yang bersangkutan tetap melaksanakan etika profesinya yakni senantiasa melayani masyarakat, bukan seperti yang terjadi sekarang yakni pegawai dan pejabat lebih mementingkan diri sendiri dan golongan sehingga pelayanaan terhadap masyarakat pun terbengkalai dan tidak maksimal.
Dalam kaitanya dengan sistem birokrasi kiata. Pancasila yuang mengan dung sistem nilai tenulah memberikan pedoman yang baik selain itu pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Oleh karena itu, pancasila seharusnya hadir di semua sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sehingga dapat disumpulkan bahwa implementasi Pancasila juga sangat berpengaruh kepada keberhasilan reformasi birokrasi. Dengan implementasi dan penghayatan yang benar tentang Pancasila tersebut maka, terciptalah birokrasi yang baik, efektif, efisien, dan melayani masyarakat.  
2.4    Upaya Reformasi Birokrasi
Selain daripada penerapan pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut,dalam reformasi birokrasi ini diperlukan langkah konkret sehingga reformasi ini dapat berjalan dengan baik dan sukses. Diantara langkah-langkah tersebut adalah
1.      Meluruskan orientasi
Reformasi birokrasi harus berorientasi pada demokratisasi dan bukan pada kekuasaan. Perubahan birokrasi harus mengarah pada amanah rakyat karena reformasi birokrasi harus bermuara pada pelayanan masyarakat.
2.      Memperkuat komitmen
Tekad birokrat untuk berubah harus ditumbuhkan. Ini prasyarat penting, karena tanpa disertai tekad yang kuat dari birokrat untuk berubah maka reformasi birokrasi akan menghadapi banyak kendala. Untuk memperkuat tekad perubahan di kalangan birokrat perlu ada stimulus, seperti peningkatan kesejahteraan, tetapi pada saat yang sama tidak memberikan ampun bagi mereka yang membuat kesalahan atau bekerja tidak benar.
3.      Membangun kultur baru
Kultur birokrasi kita begitu buruk, konotasi negatif seperti mekanisme dan prosedur kerja berbelit -belit dan penyalahgunaan status perlu diubah. Sebagai gantinya, dilakukan pembenahan kultur dan etika birokrasi dengan konsep transparansi, melayani secara terbuka, serta jelas kode etiknya.
4.      Rasionalisasi
Struktur kelembagaan birokrasi cenderung gemuk dan tidak efisien. Rasionalisasi kelembagaan dan personalia menjadi penting dilakukan agar birokrasi menjadi ramping dan lincah dalam menyelesaikan permasalahan serta dalam menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk kemajuan teknologi informasi.
5.      Memperkuat payung hukum
Upaya reformasi birokrasi perlu dilandasi dengan aturan hukum yang jelas. Aturan hukum yang jelas bisa menjadi koridor dalam menjalankan perubahan- perubahan .

6.      Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
Semua upaya reformasi birokrasi tidak akan memberikan hasil yang optimal tanpa disertai sumber daya manusia yang handal dan profesional. Oleh karena itu untuk mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai diperlukan penataan dan sistem rekrutmen kepegawaian, sistem penggajian, pelaksanaan pelatihan, dan peningkatan kesejahteraan.
7.      Komitmen dan keteladanan elit politik
Reformasi birokrasi merupakan pekerjaan besar karena menyangkut sistem besar negara yang mengalami tradisi buruk untuk kurun yang cukup lama. Untuk memutus tradisi lama dan menciptakan tatanan dan tradisi baru, perlu kepemimpinan yang kuat dan yang patut diteladani. Kepemimpinan yang kuat berarti hadirnya pemimpin-pemimpin yang berani dan tegas dalam membuat keputusan. Sedangkan keteladanan adalah keberanian memberikan contoh kepada bawahan dan masyarakat.

8.      Pengawasan masyarakat
Reformasi birokrasi akan berdampak langsung pada masyarakat, karena peran birokrasi yang utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat bisa mengawasi kinerja dari birokrasi ini sehingga dapat tercipta birokrasi yang baik untuk pelayanan masyarakat.














BAB III
KESIMPULAN

A.      Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil adalah:
a)      Birokrasi di Indonesia sangatlah buruk dan membutuhkan reformasi yang capat dan tepat sehingga tidak merugikan masyarakat luas.
b)      Kurangnya penghayatan terhadap Pancasila dan kurangnya implementasi dalam kehidupan sehari-hari membuat buruk birokrasi di Indonesia. Sehingga Pancasila inilah sangat berpengaruh dalam reformasi tersebut
c)      Perlunya implementasi Pancasila dalam mereformasi birokrasi selain itu diperlukan langkah-langkah konkret demi mendukung terlaksanakanya reformasi tersebut
B.       Saran
1.      Diperlukan suatu kajian mengenai birokrasi di Indonesia lebih mendalam sebagai bahan perbandingan.
2.      Diperlukan suatu kajian menenai arti penting Pancasila sehingga dapat digunakan bahan penyelesaian masalah birokrasi.





DAFTAR PUSTAKA

Kaelan. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2004.
Mustopadidjaja AR. “Reformasi  Birokrasi, Perwujudan Good Governance,dan Pembangunan Masyarakat Madani.”  http://aparaturnegara.bappenas.go.id/
Www. Google.Com  


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar